Tel: +62-31-298-1029,1019 | Mail: dpm_ai@ubaya.ac.id


Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia

1.1  AKUNTANSI FORENSIK

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif. Akuntansi forensik merupakan praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau litigasi.

Awalnya akuntansi forensik merupakan perpaduan sederhana antara akuntansi dan hukum, akan tetapi dalam beberapa kasus yang sulit ada satu bidang tambahan yang berpadu yaitu bidang auditing, sehingga akuntansi forensik menjadi perpaduan antara akuntansi, hukum, dan auditing.

Akuntan forensik digunakan di sektor publik maupun privat, akan tetapi penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian sengketa di sektor privat cenderung diselesaikan di luar pengadilan. Akuntan forensik memiliki ciri-ciri yang sama dengan akuntan dan auditor, yaitu harus tunduk pada kode etik profesinya. Sikap independen, objektif dan skeptis juga harus dimiliki oleh akuntan forensik. Kualitas yang harus dimiliki oleh akuntan forensik adalah:

1.  Kreatif: kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi bisnis yang normal.

2. Rasa ingin tahu: keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.

3. Tidak menyerah: kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen ayau informasi sulit diperoleh.

4. Akal sehat: kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yng mengerti betul kerasnya kehidupan.

5. Business sense: kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimaa transaksi dicatat

6. Percaya diri: kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Akuntan forensik sering disebut juga sebagai auditor forensik atau auditor investigasi. Di Indonesia terlihat peran-peran akuntan forensik, seperti BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, bahkan di perusahaan swastapun akuntan forensik berfungsi untuk membantu memeriksa kecurangan.

1.2  Fraud/Kecurangan

Fraud/kecurangan mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

a.  Pasal 362 tentang pencurian, kecurangan artinya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b.  Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, kecurangan artinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa sesorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.

c.  Pasal 372 tentang penggelapan, kecurangan artinya dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

d. Pasal 378 tentang perbuatan curang, kecurangan artinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

      e. Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

f.  Pasal 406 tentang menghancurkan dan merusak barang, kecurangan artinya dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

g.  Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 secara khusus diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999).

Selain KUHP terdapat UU lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang masuk dalam kategori fraud yaitu UU Pemberantasan Tipikor, UU Perpajakan, UU Pencucian Uang, UU Perlindungan Konsumen, dll

1.3  Korupsi

Istilah korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi bukan empat seperti gambar di fraud tree, yaitu conflict of interest, bribery, illegal gratuities, dan economic extortion. Conflict of interest atau benturan kepentingan sering ditemui dalam bentuk bisnis pejabat/penguasa dan keluarga serta kroni-kroninya. Bribery atau penyuapan merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. Iillegal gratuities Pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan, hal itu juga sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. Economic extortion merupakan ancaman terhadap rekanan, ancaman ini bisa secara terselubung atau terbuka.

 Pengertian korupsi berdasarkan pendekatan psikologis adalah penyalahgunaan wewenang jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi bukan masalah budaya, akan tetapi korupsi berkenaan dengan masalah sistem perekonomian dan kelembagaan. Lingkungan perekonomian dan kelembagaan menentukan lingkup korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi, meliputi penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, kickbacks dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencucian” dana-dana pemerintah. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pasal 2 mengatakan korupsi adalah tindakan orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.4  Asset Misappropriation

Asset Misappropriation atau pengambilan aset secara ilegal (tidak sah/melawan hukum) yang dilakukan oleh sesorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut disebut menggelapkan.

Asset Misappropriation dalam bentuk penjarahan cash dilakukan dalam tiga bentuk yaitu skimming (uang dijarah sebelum uang tersebut masuk ke perusahaan), larceny (uang dijarah sesudah uang tersebut masuk ke sistem/perusahaan), dan fraudulent disbursements (penggelapan aset).

1.5  Kecurangan Pelaporan

Kecurangan pelaporan terdiri atas kecurangan laporan keuangan berkenaan dengan penyajian laporan keuangan dan kecurangan dalam menyusun laporan non keuangan. Kecurangan dalam menyusun laporan keuangan berupa salah saji baik overstatement maupun understatement. Kecurangan dalam menyusun laporan non keuangan berupa penyampaian laporan non keuangan yang menyesatkan, lebih baik/bagus dari kondisi yang sebenarnya, pemalsuan/pemutarbalikan keadaan, dapat tercantum dalam dokumen untuk keperluan intern maupun ekstern.

1.5.1 Kategori Kecurangan

Tiga kategori utama kecurangan yaitu korupsi, asset misappropriation, dan kecurangan laporan keuangan. Korupsi berkaitan dengan penggunaan pengaruh seseorang dalam transaksi bisnis yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri dan kelompoknya. Misalnya suap

1.5.2  Deteksi Kecurangan

Kecurangan tidak terjadi begitu saja, selalu ada pelakunya. Oleh karena itu akuntan forensik harus menemukan petunjuk awal (indicia of fraud), akuntan forensik harus berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelakunya atau otak pelakunya. Akuntan forensik harus fokus mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif. Akuntan forensik harus sadar bahwa kecurangan hanya bisa terjadi karena persekongkolan, sehingga akuntan forensik harus memiliki intuisi yang tajam untuk merumuskan teori persekongkolan. Akuntan forensik harus mengenali pola kecurangan sehingga dapat menerapkan teknik audit investigatif yang ampuh. Kecurangan paling tinggi adalah tip (46,2 persen), berturut-turut pengendalian internal (23,3 persen), by accident (20,0 persen), audit internal (19,4 persen), audit eksternal 9,1 persen dan oleh polisi 3,2 persen. Dari data dapat kita lihat bahwa deteksi kecurangan mayoritas dapat dilakukan dari dalam. Akuntansi forensik melakukan pemeriksaan dari dalam dan menggunakan pendekatan prosedural audit. Sehingga lebih mudah mendeteksi daripada penyelidikan oleh kepolisian. Di sini, akuntansi forensik bisa memberikan bantuan kepada kepolisian dalam penyelesaian kasus-kasus hukum. (LA)

 

Sumber :

1. Jumansyah, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta 12110 E-mail: Syah_251085@yahoo.co.id

2 .Nunik Lestari Dewi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164 E-mail:  nunik1503@yahoo.com

3. Tan Kwang En, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164 E-mail: ndrw_tan@yahoo.com

Artikel ini telah dibaca sebanyak 1505 kali.