Tel: +62-31-298-1029,1019 | Mail: dpm_ai@ubaya.ac.id


IKUT MENJAGA MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE ALOKASI DANA DESA

IKUT MENJAGA MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE ALOKASI  DANA DESA

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014, setiap desa akan mendapatkan Dana dari Anggaran APBN dari pemerintah pusat. Dimana pengucurannya akan dimulai awal tahun 2015. dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap propinsi. Untuk menjaga efektifitas pengucuran dana desa, pemerintah telah menyusun beberapa regulasi sebagai tambahan paying hukumnya. Diantaranya PP No.43 Tahun 2014. Untuk itu diperlukan pelaporan yang baik sebagai dasar dalam menjaga good governance. Penerapan good covernance,  mutlak dibutuhkan suatu system pelaporan yang akurat dan transparan, yang dihasilkan oleh SDM berkualitas yang menguasai standar global. Pelaporan yang akuntabel itu akan memastikan pengambilan keputusan bagi Kepala Desa dan Camat dilakukan dengan cepat, tepat dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

Mendongkrak Pembangunan Desa

            Anggota Tim Perumus dan Penyusun materi Diklat dan Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris, Agus Susilo (Manajer Internal Audit DPMAI) menuturkan, UU Desa secara langsung bakal berimplikasi positif terhadap pembagunan Desa di seluruh Nusantara. Dengan pengelolaan anggaran desa yang lebih baik, maka implementasi UU desa itu akan mendorong percepatan pembangunan desa. Mendongkrak sejumlah potensi ekonomi desa, serta memperkuat system ketahanan ekonomi desa. Diklat dan Bimtek pelaporan keuangan desa formalnya  dimulai bulan Oktober s/d. Nopember 2014 Jumlah peserta diklat sebanyak 7500 an kepala desa. Dan camat seluruh jawa Timur. Pilot Project ini di mulai di pemprov Jatim dan  pertama di Indonesia yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dimana IAI yang mempunyai anggota para akuntan akuntan yang profesional. Meskipun secara formil dijadwal hanya 2 (dua) bulan, namum prakteknya Konsultasi Kepala Desa ini masih berlangsung sampai dengan tahun 2015 bagaimana menyusun  tata kelola pertanggungjawaban Keuangan yang benar.

 

Materi Diklat dan Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan Desa atau Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris

             Materi yang diberikan meliputi: Manajemen Keuangan Daerah berdasarkan prinsip2 Good Financial Covernance, Sinkronisasi Dokumen perencanaan desa dengan pembangunan Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan Keungan desa, Implementasi Penatausahaan Keungan Desa, Pertanggungjawaban Keuangan desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan pemerintahan Desa, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadaan Barang Pemerintahan desa. Ubaya sebagai Perguruan Tinggi yang konsen dalam membantu proses terciptanya percepatan pembangunan desa dan ikut menjaga good governance mengirimkan kurang lebih sembilan akuntannya  untuk ikut membantu diklat ini.

Besarnya Potensi moral hazard dalam proses pencairan dana desa, harus diwaspadai, maka kita sebagai akuntan perlu membantu titik kritis pencairan, sehingga bisa diambil langkah antisipatif, sehingga tidak terjadi adanya penyimpangan dana atau korupsi di desa. Semoga. (AS).

Artikel ini telah dibaca sebanyak 481 kali.